Monday, April 4, 2011

Kita Perlu Pimpinan Bukan "Pejabat"



Jakarta
Saat ini pulau Nias telah menjadi dua kabupaten, yaitu Kabupaten Nias dan Kabupaten Nias Selatan. Kabupaten Nias Selatan merupakan kabupaten baru hasil pemekaran pada tahun 2003 yang lalu. Salah satu tujuan dari pemekaran adalah untuk mempercepat pembangunan, baik di kabupaten pemekaran maupun di kabupaten induk.

Bagaimanakah tujuan pemekaran itu dapat dicapai? Berikut adalah wawancara NiasIsland.Com dengan salah seorang putra Nias yang punya perhatian terhadap pembangunan Nias. Ia adalah DR. Hekinus Manao, Ak., M.Acc. seorang pakar ekonomi dan akuntansi putra kelahiran Bawõmataluo Nias Selatan.

Di sela-sela kesibukannnya, Hekinus Manao menjawab wawancara singkat melalui email tentang pembangunan Nias Selatan dan Nias pada umumnya.

1. Sebagai salah seorang putra dari daerah Nias khususnya Nias Selatan, apa harapan Bapak terhadap masa depan Kabupaten Nias Selatan?

Akses masyarakat Nias yang lebih luas pada program pemerintah, seperti kesehatan, pendidikan, dan pembangunan prasarana, merupakan harapan saya dapat lebih mudah terwujud sebagai hasil pemekaran.

2. Salah satu tujuan pemekaran adalah agar daerah tersebut menjadi mandiri. Apakah ada tujuan selain itu?

Untuk jangka pendek, tujuan demikian saya sukar terima. Kemandirian hanya bisa diwujudkan kalau modal pokok yang patut disediakan oleh Negara telah tersedia. Kemandirian adalah cita-cita jangka panjang. Sedangkan tujuan jangka pendek adalah bagaimana mengoptimalkan dana-dana otonomi yang mengalir ke Nias dapat mendukung sarana dasar yang diperlukan bagi perekonomian. Bila perlu, upaya khusus untuk mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah pusat menjadi program penting pimpinan daerah di Nias. Percayalah, kata "mandiri" masih tujuan utopis bagi Nias. Yang urgent, bagaimana agar dana yang diperoleh dari pusat (thus, bukan hasil upaya mandiri) digunakan dengan efektif.

3. Khusus di bidang ekonomi, apa yang menjadi andalan untuk menghasilkan PAD (pendapatan asli daerah)?

Saya termasuk keberatan kalau program pimpinan kabupaten di Nias adalah meningkatkan PAD. Peningkatan PAD dari mana kalau basis ekonominya masih belum pun dalam taraf yang mampu membebaskannya dari kemiskinan. Cara pandang memperbesar PAD adalah pandangan keliru. Saya melihatnya terbalik. Kembangkan dulu prasarana ekonomi, kemudian masyarakatnya akan menentukan sendiri kegiatan ekonomi yang diminati, dan hasil bersihnya kemudian layak dipajaki untuk dibagi bagi administrasi pemerintahan.

4. Setelah pembangunan prasarana, tentunya kegiatan ekonomi yang akan berkembang dan akan diminati oleh masyarakat tergantung pada potensi yang ada. Bisakah diberi contoh potensi ekonomi dan kegiatan ekonomi yang dapat berkembang dan menjadi pilihan masyarakat nantinya?

Perikanan dan peternakan (babi, dsb) sangat potensial untuk digarap. Bidang pertanian dapat jadi andalan kalau melepas diri dari komoditi tradisional (karet, kopra), tetapi beralih pada komoditi yang lebih populer, seperti cokelat. Sebagai contoh, bayangkan kalau dari Nias dapat dihasilkan 250 ekor babi siap potong dari Nias. Jumlahnya dalam sebulan adalah 7500, dan setahun menjadi 90 ribu ekor. Bila nilai ekonomi seekor babi adalah Rp 600 ribu, maka nilai perputaran ekonomi dalam sektor ini adalah Rp 54 milyar, atau seperempat DAU Nias. Nah, buat proyeksi produksi dari 250 ekor menjadi 300, dan 500, dst. Bagaimana tentang pasarnya? Saya yakin, kebutuhan lokal saja bisa mencapai 50 s.d. 100 ekor perhari. Lebihnya cari pasar di Medan, Jakarta, dan Singapura.

5. Apa saja usul Bapak untuk mempercepat pembangunan di Nias Selatan tersebut?

Kita perlu pimpinan yang bukan "pejabat", apalagi pimpinan yang "koruptor". Kita membutuhkan pimpinan yang "manajer" dan bersih hati dan pikirannya. Dengan pimpinan yang berkualitas, kita bisa mengoptimalkan sumber daya keuangan dari pusat maupun sumber daya lokal yang tersedia. Jangan dong dana itu dihabiskan bolak-balik ke Medan dan ke Jakarta, tidak karuan.

6. Tentang usaha pemekaran Nias menjadi beberapa kabupaten lagi (seperti Nias Utara dan Nias Barat) dan juga wacana Nias menjadi propinsi, apa pendapat Bapak?

Pemekaran menjadi 3 sampai 4 kabupaten adalah baik karena alasan yang saya kemukakan di atas. Tetapi menjadi provinsi tersendiri? Nanti dulu. Terlalu banyak resources akan sia-sia untuk sebuah organisasi bernama "provinsi". Mudah-mudahan ide itu tidak karena emosi saja dan motivasi tersembunyi.

7. Jika Nias terbagi menjadi beberapa kabupaten, apakah tidak menimbulkan perpecahan antara masyarakat Nias sendiri? Mengingat kebiasaan masyarakat Nias dulu yang sering "perang" antar kampung (suku-suku kecil).

Saya tidak setuju. Ingat, regionalisasi administatif pemerintahan tidak identik dengan pemecahan budaya suku. Tanah Batak jadi beberapa kabupaten. Tetapi orang Batak tetap orang Batak. Saya mau tanya, apakah setelah Nias Selatan terbentuk saya tidak bisa lagi menyanyi lagu "Tano Niha"? Common on. Janganlah regionalisasi pemerintahan direduksi menjadi perpecahan masyarakat. Saya usulkan sebuah pengibaratan. Pemekaran daerah itu mirip dengan pemekaran jemaat gereja. Haruskah Jemaat BNKP Tangerang, misalnya, bermusuhan dengan BNKP Jemaat Jakarta setelah dimekarkan? Tentu tidak.

No comments:

Post a Comment

Berilah komentar yang bersifat membangun karena kritikan addalah awal dari kebenaran