Ditengarai dapat menimbulkan konflik antara pemerintah daerah dengan masyarakat, Kementerian Kehutanan RI diminta melakukan peninjauan terhadap status hutan
lindung di Kabupaten Nias Utara. Di mana, persentase antara hutan rakyat dengan hutan lindung dinilai tidak wajar.
“Hampir 45 persen wilayah Kabupaten Nias Utara berstatus hutan lindung. Hal ini dapat memicu konflik antara masyarakat dengan pemerintah. Harusnya Kementerian Kehutanan melakukan peninjauan terkait data hutan lindung di Kabupaten Nias Utara,” kata Taruli Zega, Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan Nias Utara, Selasa (8/11/2011), di ruang kerjanya.
Taruli Zega mengakui, hingga saat ini pihaknya terus mendesak pemerintah pusat dan provinsi untuk segera merevisi status hutan lindung di Nias Utara, “ Tiga bulan lalu, kami telah menyampaikan sanggahan secara tertulis kepada Kementerian Kehutanan melalui Dinas terkait di Propinsi Sumatera Utara. Namun sampai sekarang belum ada jawaban,” ungkapnya.
Di tempat terpisah, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Nias Utara Amizaro Waruwu, kepada NBC mengatakan, DPRD Nias Utara mendukung upaya Pemkab Nias Utara meminta peninjauan status hutan lindung. “Kami di DPRD Kabupaten Nias Utara sangat setuju atas upaya Pemerintah Kabupaten Nias Utara, yang telah melakukan sanggahan. Menurut saya, pengalihan status hutan rakyat menjadi hutan lindung di Nias Utara tidak logika,” ujar Amizaro.
Fatolosa Zebua, warga Desa Hilimbowo Kare, Kecamatan Alasa Talu Muzӧi, kepada NBC mengungkapkan, tidak mengetahui bila tanah miliknya beralih fungsi menjadi hutan lindung.
“Kami tidak mengetahui kalau kebun kami telah dialihkan menjadi hutan lindung. Alasan apa pemerintah melakukan hal tersebut. Jika pemerintah tidak segera mengubah kembali status kebun kami. Apa pun yang terjadi, kami tetap mempertahankan hak dan milik kami, walau nyawa taruhannya,” tegas Fatolosa.
lindung di Kabupaten Nias Utara. Di mana, persentase antara hutan rakyat dengan hutan lindung dinilai tidak wajar.
“Hampir 45 persen wilayah Kabupaten Nias Utara berstatus hutan lindung. Hal ini dapat memicu konflik antara masyarakat dengan pemerintah. Harusnya Kementerian Kehutanan melakukan peninjauan terkait data hutan lindung di Kabupaten Nias Utara,” kata Taruli Zega, Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan Nias Utara, Selasa (8/11/2011), di ruang kerjanya.
Taruli Zega mengakui, hingga saat ini pihaknya terus mendesak pemerintah pusat dan provinsi untuk segera merevisi status hutan lindung di Nias Utara, “ Tiga bulan lalu, kami telah menyampaikan sanggahan secara tertulis kepada Kementerian Kehutanan melalui Dinas terkait di Propinsi Sumatera Utara. Namun sampai sekarang belum ada jawaban,” ungkapnya.
Di tempat terpisah, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Nias Utara Amizaro Waruwu, kepada NBC mengatakan, DPRD Nias Utara mendukung upaya Pemkab Nias Utara meminta peninjauan status hutan lindung. “Kami di DPRD Kabupaten Nias Utara sangat setuju atas upaya Pemerintah Kabupaten Nias Utara, yang telah melakukan sanggahan. Menurut saya, pengalihan status hutan rakyat menjadi hutan lindung di Nias Utara tidak logika,” ujar Amizaro.
Fatolosa Zebua, warga Desa Hilimbowo Kare, Kecamatan Alasa Talu Muzӧi, kepada NBC mengungkapkan, tidak mengetahui bila tanah miliknya beralih fungsi menjadi hutan lindung.
“Kami tidak mengetahui kalau kebun kami telah dialihkan menjadi hutan lindung. Alasan apa pemerintah melakukan hal tersebut. Jika pemerintah tidak segera mengubah kembali status kebun kami. Apa pun yang terjadi, kami tetap mempertahankan hak dan milik kami, walau nyawa taruhannya,” tegas Fatolosa.
No comments:
Post a Comment
Berilah komentar yang bersifat membangun karena kritikan addalah awal dari kebenaran